Palangka Raya/adminmediawkp - Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Tu...
Palangka Raya/adminmediawkp - Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL., menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor perekonomian.
Dalam keterangannya, Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL. menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM tidak dapat dipandang secara parsial. Menurutnya, sektor energi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai lini aktivitas ekonomi, sehingga setiap perubahan harga akan berdampak luas, terutama pada biaya produksi dan distribusi.
Ia menjelaskan bahwa dalam pola konsumsi masyarakat, energi dan pangan merupakan dua komponen utama yang saling memengaruhi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai dapat menjadi pemicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor, yang pada akhirnya akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa.
“Ketika harga BBM naik, ini akan menjadi pendorong atau pengungkit bagi naiknya harga-harga lainnya. Ada pola pikir di masyarakat yang mengarah pada ekspektasi kenaikan harga produk pangan, bahan pokok, dan sektor lainnya,” ujar Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL., Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya dipicu oleh kondisi riil di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh psikologi pasar. Bahkan sebelum dampak kenaikan harga benar-benar dirasakan, pelaku pasar sudah merespons dengan menaikkan harga sebagai antisipasi terhadap peningkatan biaya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai inflasi ekspektatif, di mana persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi secara lebih cepat dibandingkan dampak aktual yang terjadi.
Lebih lanjut, Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL. juga menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil, dengan berbagai negara berupaya mempertahankan ketahanan ekonominya masing-masing.
“Sentimen global dan dinamika geopolitik saat ini sangat memengaruhi perekonomian kita. Setiap negara saat ini sedang mencari cara untuk bertahan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah seringkali merupakan respons terhadap ketidakpastian tersebut,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, kebijakan penyesuaian harga BBM dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap tekanan global. Namun demikian, ia menekankan bahwa dampaknya terhadap masyarakat tetap perlu diantisipasi melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL. menilai bahwa pemerintah perlu memastikan agar kebijakan yang diambil tidak memberikan beban berlebih bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia mengakui bahwa pemerintah memiliki harapan agar dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat luas, tetapi realitas di lapangan menunjukkan adanya potensi tekanan ekonomi.
Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, diperlukan langkah restrukturisasi pasar agar sistem ekonomi lebih tahan terhadap fluktuasi harga energi global. Hal ini mencakup penguatan distribusi serta pengendalian harga di tingkat lokal.
Kedua, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunan ketahanan energi nasional. Menurutnya, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada ketahanan pangan, sementara sektor energi juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ketiga, ia mendorong masyarakat untuk mulai melakukan efisiensi dalam penggunaan energi di tingkat rumah tangga. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya adaptasi terhadap kenaikan biaya operasional, sekaligus untuk mengurangi tekanan ekonomi secara individu.
Ia menekankan bahwa dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap mekanisme pasar global perlu dikurangi melalui kebijakan yang lebih berorientasi pada kemandirian energi. Tanpa langkah tersebut, perekonomian berisiko terus terjebak dalam siklus kenaikan harga yang berulang.
“Dalam jangka panjang, kita tidak bisa terus bergantung pada mekanisme pasar global yang tidak menentu. Harus ada kebijakan yang bersifat jangka panjang, yakni menciptakan ketahanan energi yang kuat agar tidak terus terjebak dalam siklus inflasi akibat kenaikan harga BBM,” pungkasnya.
Palangka Raya, 21 April 2026/adminmediawkp





